Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Pakar Desak KPK Telusuri Aliran Dana dan Harta Pejabat dalam Kasus Upah Pungut Bogor
Advertisement . Scroll to see content

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Hari Ini

Kamis, 19 November 2026 | 10:37 WIB
  • author / Tim iNews
Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Hari Ini
Foto istimewa: Brigjen, Susatyo purnomon Condro Direktur tindak pidana umum Bareskrim polri

JAKARTA, iNewsBanten.id - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs, Kamis (19/11/2026).

‎

‎"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro. 

‎

‎Susatyo menambahkan, dalam proses gelar perkara, pihaknya bakal melibatkan ahli untuk menguatkan konstruksi kasus dugaan makar tersebut. 

‎

‎"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya

‎

‎Namun, dia belum dapat berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Pasalnya, hasil gelar perkara akan disampaikan lebih lanjut.

‎

‎Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

‎

‎Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

‎

‎Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. 

‎

‎Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026. 

‎

‎Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi

‎

‎Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

‎

‎Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

Editor: Mahesa Apriandi

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut