Pengusaha Pribumi Bongkar Kebobrokan E Katalog di Pemprov Banten

Mad Sari
Foto: Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi (KP3B) Banten.

"Contohnya saja dalam anggaran belanja makan minum di beberapa OPD yang nilainya begitu fantastis hanya dapat menyerap beberapa perusahaan penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) saja, bisa dihitung perusahaan itu saja terhadap salah satu penyedia yang dekat dengan kebijakan bisa mendapatkan beberapa paket pekerjaan," terangnya. 

Feby mengungkapkan dimana letak pemberdayaan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana keadilannya sebagai upaya kontroling seharusnya ada parameter dalam penyerapan anggaran melalui sistem tender maupun e katalog sesuai dengan kategori pemaketan beserta resikonya.



Editor : Mahesa Apriandi

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 5

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network