Selain itu, AKAL BUMN juga mendesak rekrutmen calon pejabat BSI berdasarkan keahlian. Terutama keahlian di bidang perekonomian dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.
‘’Semua elemen bangsa harus mengawal proses rekrutmen ini dijalankan secara transparan. Semua pihak juga harus mengawasi proses rekrutmen direksi dan komisaris bank pemerintah ini. Selain itu, AKAL BUMN mendesak aparat hukum untuk mengusut kasus mafia jabatan yang diduga masih ikut bermain dalam proses rekrutmen calon pejabat di BSI dan semua BUMN,’’ tegas Kholid.
Selain tuntutan kepada Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia juga didesak mengawasi ketat kinerja BSI, terutama dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
