Modus dugaan kejahatan Korupsi ini diduga dilakukan dengan cara tidak memberikan laporan penambahan luas bangunan sejak tahun 2014 atau menyajikan data dan laporan kepada Dispenda tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini diduga jelas merugikan keuangan daerah/negara dan masyarakat Kota Cilegon serta Pemerintah Kita Cilegon.Atas dugaan kejahatan Korupsi tersebut. Kerugian dimaksud negara diduga dirugikan lebih dari 50 Milyar dan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum tersebut Negara/daerah diduga kuat telah sangat merugi karena kehilangan / kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.
Atas persoalan itu konsekwensinya ada juga dugaan perbuatan hukum lainnya karena jika nyata PT.Krakatau Posco melakukan hal itu maka pihak managmen PT.Krakatu Posco juga perlu merubah semua laporan pajak -pajak lainnya karena nilai laporan pajak perusahaan setiap bulan dan setiap tahun yang dilaporkan tentu nilai dan angkanya berubah ketika terjadi manipulasi nilai keuangan PBB yang berdampak pada laporan dan audit pajak sebelumnya secara komulatif. Dengan demikian kami juga akan meminta Dirjen Pajak melakukan evaluasi dan penilaian ulang (kembal)i atas laporan pajak perusahaan PT.Krakatau Posco sejak tahun 2014-2024 (sepuluh tahun kebelakang)
Adapun tentang dugaan manipulasi atas pembayaran SPPT PBB itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon juga harus menghitung luas konstruksi bangunan fisik lapangan yang diduga telah di manipulasi oleh managmen PT.Krakatau POSCO dalam pembayaran Pajak Bangunan (Konstruksi) sejak 2014 -2024 tersebut.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
