Selain itu, Ketua PWI juga mengingatkan para jurnalis untuk mengedepankan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan, terutama terkait isu-isu sensitif tentang dugaan pelanggaran pemilu.
“Kode etik harus tetap menjadi patokan. Kita perlu lebih bijak agar produk jurnalistik yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, menyatakan keterbukaan Bawaslu terhadap media dalam mendukung pengawasan pemilu.
“Kami selalu terbuka dalam hal pemberitaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran. Informasi ini biasanya akan disampaikan setelah proses penanganannya selesai,” jelasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
