“Evaluasi ulang ini sekaligus menunjukkan bahwa Bapak Prabowo punya independensi menjalani jabatannya sebagai kepala negara. Ia punya hak untuk meninjau proyek presiden sebelumnya apakah dilanjutkan atau tidak,” pungkas Mahesa.
Ia pun memberi catatan bahwa yang layak masuk sebagai PSN harusnya proyek yang benar-benar dampaknya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat, bukan hanya segelintir orang apalagi kelas atas.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait