"Kami bertanya, apakah sudah ada kajian kelayakan bisnis? Karena dalam draft Raperda disebutkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan PAD," katanya.
Sarbudin turut mengangkat persoalan permodalan, di mana BPRSCM membutuhkan modal sebesar Rp100 miliar, sementara hingga kini baru tersedia sekitar Rp60 miliar. "Apakah kondisi keuangan saat ini memungkinkan untuk menutupi kekurangan Rp40 miliar?"lanjutnya.
Meski menyampaikan kritik dan catatan, Fraksi PAN menyatakan bahwa secara umum draft Raperda tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Mereka meminta seluruh masukan dari fraksi-fraksi dijadikan bahan pertimbangan demi tercapainya tujuan perubahan nomenklatur BPRSCM.
Dalam rapat paripurna tersebut, Walikota Cilegon Robinsar juga turut menyampaikan pandangannya terkait Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. Namun, pembahasan lebih lanjut terkait Raperda tersebut akan dilanjutkan pada agenda rapat selanjutnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
