Dalam kesempatan yang sama, Deni Fajar Rizki, dari Tim Advokasi DPD Brantas (Barisan Rakyat untuk Transparansi Cilegon), menambahkan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dalam setiap investasi yang masuk ke daerah.
"Kami mendukung investasi, tapi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan agar pembangunan tidak hanya berpihak pada investor, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat," ujar Deni.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses investasi agar tetap dalam jalur kepentingan publik.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
