"Ini bukti nyata bahwa pembangunan di Pandeglang tidak merata. Kami di Brantas sudah sering menyuarakan soal jalan rusak, khususnya di pelosok seperti Cikeusik. Tapi sayangnya, pemerintah baru bergerak setelah viral," tegas Yana.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tak boleh hanya jadi retorika lima tahunan saat kampanye, melainkan menjadi agenda prioritas dan berkelanjutan.
"Kami tidak butuh janji. Kami butuh kehadiran nyata pemerintah di tengah-tengah penderitaan warga. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak," lanjutnya.
DPD Brantas Pandeglang, kata Yana, akan terus mengawal persoalan ini agar tidak hanya selesai di permintaan maaf semata. Ia juga mendesak agar Pemkab segera menyusun roadmap pembangunan jalan di wilayah tertinggal secara transparan dan partisipatif.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
