JAKARTA, iNewsBanten - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, akhirnya bisa berbangga hati. Hasil karya yang selama ini mereka dapatkan selama menjalani masa hukuman mendapat ruang publikasi agar semakin dikenal masyarakat.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi, yang meresmikan media center Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati), Rabu (26/11). Menurutnya, media center bisa memperkuat komunikasi publik untuk para WBP di Lapas Cipinang.
"Media center pasopati akan menjadi sumber penting untuk memastikan informasi pemasyarakatan tersampaikan cepat akurat dan terkoordinasi sehingga dinamika pemberitaan mendapat respon yang cepat," kata Mashudi, Rabu (26/11).
Dikatakan Mashudi, melalui media center pasopati itu juga, diharapkan bisa memperkuat kualitas pembinaan WBP sekaligus memperluas kolaborasi para mitra. Dan semua itu dinilai sudah sesuai dengan arah yang diamanatkan oleh menteri imigrasi dan pemasyarakatan.
"Kami berharap program pembinaan yang kita hadirkan bermanfaat secara optimal dan secara berkelanjutan.
Media center pasopati akan menjadi pusat informasi dan seluruh penggunaan diharapkan pada hasil nyata, berintegrasi sosial warga binaan," ujar Mashudi.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo menambahkan, media center Pasopati dibangun sebagai ruang kendali komunikasi terpadu yang mampu menghimpun dokumentasi kegiatan, publikasi resmi, dan pemantauan isu strategis secara real-time.
“Media Center ini adalah bagian dari transformasi komunikasi publik di Lapas Cipinang. Kami ingin memastikan setiap informasi tersampaikan dengan akurat, cepat, dan mampu
membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Wachid.
Ditambahkan Kalapas, melalui media center ini juga bila nantinya ada krisis di lapas Cipinang dan pemberitaan negatif, bisa dengan cepat merespon untuk memberikan klarifikasi. "Kami sudah mengusulkan ke kementerian tentang manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan terintegrasi, karena ini berdasarkan pengalaman yang kami hadapi, bila nanti ada krisis di lapas atau pun di UPT lain, Keputusan Menteri bisa jadi pedoman atau acuan," tukasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
