JAKARTA TIMUR, iNewsBanten— Banjir besar kembali mengepung permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir menyebabkan air meluap dan merendam rumah warga hingga setinggi sekitar satu meter, atau setara pinggang orang dewasa.
Pantauan di lapangan menunjukkan, genangan air tidak hanya terjadi di RW 07, tetapi meluas ke RW 03, RW 06, dan RW 08. Banjir yang berulang hampir setiap musim hujan ini kembali memicu keresahan warga karena belum adanya solusi permanen dari pemerintah daerah.
Ketua RT 002 RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Ahmad Nur, mengatakan banjir kali ini berdampak langsung pada sedikitnya 50 kepala keluarga. Jika dihitung secara keseluruhan dari wilayah terdampak, jumlah warga yang merasakan dampak banjir diperkirakan mencapai sekitar 1.000 jiwa.
“Kalau hujan derasnya lama, air cepat naik. Ketinggiannya hampir satu meter. Warga jelas cemas, karena ini bukan kejadian pertama. Hampir tiap tahun kejadian seperti ini terulang,” kata Ahmad Nur saat ditemui di kediamannya di Jl. Tipar Cakung, Kampung Baru Cakung, Senin (26/1/2026).
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir juga berpotensi menimbulkan kerugian material. Peralatan rumah tangga, khususnya barang elektronik seperti televisi dan lemari es, kerap menjadi korban setiap kali air meluap.
Ahmad Nur menegaskan, banjir di Cakung Barat bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan masalah struktural yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Ia mewakili warga menyuarakan harapan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan embung sebagai langkah pengendalian banjir.
“Embung itu sangat dibutuhkan untuk menampung debit air saat hujan besar. Kalau terus begini tanpa solusi, warga yang selalu jadi korban,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pembangunan embung di wilayah Cakung Barat saat ini masih berada dalam tahap pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta. Pembahasan tersebut berada di bawah kewenangan Komisi D DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029, yang membidangi pembangunan, meliputi infrastruktur, tata kota, lingkungan hidup, dan perumahan.
Komisi D DPRD DKI Jakarta memiliki fungsi pengawasan terhadap sejumlah dinas teknis, di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perumahan, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Lingkungan Hidup, guna memastikan pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan.
Warga berharap Komisi D dapat bertindak cepat sebagai wakil rakyat dengan mempercepat pembahasan dan realisasi anggaran pembangunan embung. Mereka menilai, keterlambatan keputusan hanya akan memperpanjang penderitaan warga setiap musim hujan tiba.
Di sisi lain, sikap Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta turut menjadi sorotan. Hingga berita ini diturunkan, awak media telah beberapa kali berupaya meminta tanggapan resmi terkait penanganan banjir dan rencana pembangunan embung. Namun, belum ada penjelasan terbuka dari Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler dilaporkan tidak membuahkan hasil. Bahkan, awak media mengaku mendapatkan respons yang kurang bersahabat hingga nomor kontak diblokir saat mencoba meminta klarifikasi. Saat dilakukan konfirmasi langsung ke Kantor Dinas SDA DKI Jakarta, pihak keamanan menyampaikan bahwa Kepala Dinas SDA kerap tidak berada di tempat.
Minimnya keterbukaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Media sebagai bagian dari kontrol sosial memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta, sekaligus memberikan ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Warga Cakung Barat berharap adanya sinergi nyata antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dinas teknis, dan media, agar persoalan banjir tidak terus berulang. Mereka menilai, langkah cepat, kebijakan yang tegas, serta komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang aman dan bebas dari ancaman banjir tahunan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
