Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan KKMP dalam ekosistem pangan dan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Suryana, apabila koperasi nantinya masuk dalam rantai pasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah perlu menjelaskan mekanismenya secara terbuka dan terukur.
“Kalau diarahkan memasok kebutuhan MBG, harus jelas skemanya. Apakah koperasi sudah memiliki modal, pemasok, gudang, SDM dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Jangan sampai bangunannya sudah ada, tetapi model bisnisnya justru baru dipikirkan kemudian,” ujarnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
