Menurut Suryana, keterlibatan koperasi dalam rantai pasok program pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing koperasi. Kesiapan tersebut, kata dia, tidak cukup dinilai dari keberadaan bangunan, tetapi juga kapasitas menyediakan barang dengan jumlah, kualitas, harga dan kontinuitas yang sesuai kebutuhan.
Ia menilai KKMP juga perlu mempunyai sumber usaha yang lebih luas sehingga keberlanjutan koperasi tidak hanya bergantung pada satu program pemerintah. Potensi ekonomi setiap kelurahan, UMKM lokal, perdagangan kebutuhan pokok, distribusi pangan maupun bentuk usaha lain dapat dipetakan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Karena itu, Suryana mendorong Pemkot Serang menyampaikan perkembangan KKMP kepada publik menggunakan indikator yang lebih lengkap. Data tersebut antara lain dapat memuat jumlah koperasi yang telah memiliki badan hukum, koperasi yang bangunannya selesai, koperasi yang sudah beroperasi, jumlah anggota aktif, kesiapan modal, pengelola, jenis unit usaha, omzet apabila sudah berjalan, serta koperasi yang masih menghadapi kendala.
“Ukuran akhirnya bukan berapa gedung yang dibangun, tetapi berapa koperasi yang hidup dan mampu menggerakkan ekonomi warga. Evaluasi Pemkot harus menjawab itu secara transparan dan terukur,” tegasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
