Ia mempertanyakan apakah koperasi nantinya hanya berfungsi sebagai mitra layanan perbankan atau diberikan peran langsung dalam proses penyaluran gaji ASN.
Perbedaan mekanisme tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan kewenangan lembaga keuangan, keamanan transaksi, pengawasan, hingga tanggung jawab apabila terjadi persoalan pembayaran.
Menurut Dwi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadikan gaji ASN sebagai instrumen untuk memperbesar perputaran uang koperasi tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin timbul.
Penguatan koperasi, menurutnya, seharusnya dilakukan melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kemampuan pengelola, serta perluasan pelayanan ekonomi masyarakat desa.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
