Dwi juga menilai kesiapan teknologi dan sistem administrasi menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Penyaluran gaji ASN membutuhkan ketepatan waktu, keakuratan data penerima, serta mekanisme pengamanan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola keuangan pemerintah.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan lembaga keuangan daerah. Di Kabupaten Serang, misalnya, pemerintah daerah tengah berupaya memperkuat kinerja BPR Serang yang disebut masih memiliki rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sekitar 18 persen.
Kondisi tersebut, menurut Dwi, menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana dalam jumlah besar memerlukan tata kelola dan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan setiap lembaga yang terlibat memiliki kemampuan menjalankan tanggung jawab keuangannya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
