Namun, Apriyanto mengaku menolak permintaan tersebut karena tidak memiliki uang sebesar yang diminta.
Selain itu, Apriyanto juga mengungkapkan pernah memberikan uang kepada Ade Kusnandar saat mengurus pemecahan sertifikat pada 2021 hingga 2022.
Pada 2021, ia mengaku menyerahkan uang sebesar Rp4,5 juta. Kemudian pada 2022, kembali memberikan uang tunai sebesar Rp15 juta dan Rp3 juta.
Apriyanto menegaskan, pemberian uang tersebut tidak termasuk pembayaran PNBP yang dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan kode billing.
"Beda, kalau PNBP pakai billing," ujarnya.
Kesaksian kedua pengembang tersebut semakin mengungkap dugaan adanya permintaan uang di luar ketentuan resmi dalam proses pengurusan pemecahan sertifikat tanah di Kantah BPN Kota Serang.
Dalam perkara ini, terdapat enam orang yang menjadi terdakwa. Mereka yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Taufik Rokhman, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pit Gunawan, Ahmad Munardi dan Deni Marzuki.
Sementara dua terdakwa lainnya berasal dari Seksi Survei dan Pemetaan, yakni Ade Kusnandar dan Gunawan Wibisana.
Sidang perkara dugaan pungli tersebut masih berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap fakta-fakta dalam persidanga
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
