Banten Tangguh Ekonomi Tumbuh! Jika Persoalan Rakyat Banten Terpenuhi

SERANG, iNews Banten - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tergabung dalam gerakan mahasiswa 4 Oktober, menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten yang ke 22 Tahun.

Aksi unjuk rasa mahasiswa dilaksanakan di depan kantor DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa 4 Oktober 2022.

Baca Juga

Mahasiswa UIN SMH Banten Demo Tolak Bayar UKT

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi Provinsi Banten, dari permasalahan kesehatan, lingkungan, infrastruktur, kemiskinan, pengangguran dan korupsi yang masih masif terjadi di Banten.

Pantauan jurnalis iNewsBanten di lapangan, aksi mahasiswa sempat terlibat saling dorong dengan pihak aparat kepolisian.

Kejadian itu bermula saat mahasiswa hendak merengsek masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Banten. 

Abroh Nurul Fikri, Aktivis Gemahesa Indonesia mengatakan persoalan kesehatan, kesenjangan sosial, pertanian, lingkungan, infrastruktur dan korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Banten.

" Di usia yang ke 22 Tahun, Pemerintah provinsi Banten belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Banten, seperti permasalahan kesehatan, kesenjangan sosial, pertanian, lingkungan, infrastruktur serta korupsi juga masih menjadi indikator permasalahan di provinsi Banten," katanya.

Selain itu Abroh juga menyoroti tindak pidana korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintah provinsi Banten.

"Indikator dari permasalahan di provinsi Banten adalah soal tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi Banten, upaya pemerintah dalam mewujudkan Clean And Good Government hanya sebatas angan-angan semata, lemahnya pengawasan terhadap OPD masih menjadi indikator terjadi nya tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh oknum pejabat pemerintah provinsi Banten," tambahnya 

Abroh juga menambahkan kemunduran dan tidak masif nya pembangunan serta di seluruh sektoral yang ada di provinsi Banten ini akibat upaya oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

" Perlu kita ketahui kemunduran dan tidak masif nya pembangunan di seluruh sektor yang ada di provinsi Banten seperti sektor kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan sektor lainnya ini diakibatkan adanya indikasi korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh oknum pejabat provinsi Banten," tutupnya.

Editor : Mahesa Apriandi