Pokja dan ULP Pemprov Banten Tak Pahami Aturan Proses Pengadaan Barang & Jasa

" Tanggung Jawab Pokja dilakukan setelah pengumuman pemenang sampai dengan kontrak, bahkan tidak hanya itu proses setelah kontrak wajib dilakukan jangan lepas tanggung jawab. jika terjadi permasalahan kontrak yang sisi auditnya dilakukan kembali saat proses pemilihan," tambahnya.

Baca Juga

Pelayanan Mudik 2024, Pemprov Banten Berbagi Tugas Sesuai Kewenangan dengan Pemerintah Kab/Kota

Sebelumnya diberitakan lelang yang dikerjakan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang diduga tidak sesuai mekanisme terkait persoalan yang terjadi pada syarat kualifikasi sisa kemampuan paket (SKP).

Setelah dilakukan penelusuran pada paket 3 pekerjaan di DKP Banten yaitu pada program revitalisasi pabrik es pelabuhan perikanan Binuangeun dengan nilai Rp 1,5 Milyar yang dimenangkan oleh CV Fares Pratama, dan ke- 2 pekerjaan Pembangunan Pabrik es baru dan Pelabuhan Perikanan Binuangeun senilai Rp 4,9 Milyar yang dimenangkan oleh CV Golden Perkasa serta pembangunan kios pelabuhan perikanan Binuangeun dengan nilai Rp 922 Juta yang dimenangkan oleh CV Bulan Sabit, dari 3 paket tersebut diduga telah melanggar aturan over limit SKP

Editor : Mahesa Apriandi