KPK dan Kejagung Didesak Awasi Proyek DKP Banten di Binuangeun Lebak Dengan Anggaran Puluhan Milyar

LEBAK, iNews Banten - Proyek Pembangunan Di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, yang saat ini sedang gencar melaksanakan pembangunan untuk berbagai paket pengerjaan proyek ramai disoroti oleh beberapa aktivis anti korupsi. Mengingat, anggaran yang cukup fantastis yang digelontorkan oleh Pemprov Banten untuk pembangunan mencapai Angka miliaran rupiah guna memenuhi sarana danprasarana pasilitas Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) dan Pelabuhan di Binuangeun yang berlokasi Di Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak - Banten. 

Aktivis GNPK-RI PW Banten, Eman Sudarmanto kepada wartawan Menyampaikan, perlunya adanya pengawasan dari KPK dan Kejagung kepada proyek tersebut.

Baca Juga

Pokja dan ULP Pemprov Banten Tak Pahami Aturan Proses Pengadaan Barang & Jasa

" Selain ada pengawasan dari dinas maupun konsultan, kita minta inspektorat, BPKP maupun BPK memberikan perhatian khusus sejumlah proyek DKP Provinsi Banten di Binuangeun. Hal ini dikarenakan kejadian tahun sebelumnya pada proyek DKP Provinsi Banten yang hidup ditangani APH di Daerah diduga belum terselesaikan," ungkapnya, Jumaat (18/11/2022).

Informasi yang diterima, proyek sebelumnya DKP Provinsi Banten di Binuangeun ditangani APH, anehnya masih dalam tahap proses dan hingga kini infonya belum terselesaikan. Tentunya proses ini kami anggap ada kejanggalan.

Eman menambahkan TPI binuangen sudah memenuhi sarat dan standar, bisa dikatagorikan kelas tiga, makanya penanganan dibidang pembedayaan dan fasilitas terus dilakukan oleh kementrian pusat, cuman yang jadi kendala pengawasan dari pihak daerah provinsi belum memenuhi standar kualitas nasional, Maka kami Gnpk RI mendorong agar KPK dan Kejagung mengawasi kegiatan tersebut."Katanya.

Baca Juga

PT. DSI, Menggandeng DKP Provinsi Banten Penyuluhan Kelompok Tani Desa Argawana Kabupaten Serang

Sementara itu, Deden Haditia ikut menyoroti proyek DKP Provinsi Banten di Binuangeun.

" Kalau kami lebih menyoroti terkait sisi perencanaan, terutama proyek pabrik es. Itu kan sebelumnya sudah ada, namun sekarang membangun pabrik es baru lagi. Kalau memang diperlukan, seharusnya tinggal penambahan kapasitas saja. Dan terakhir, kami rasa bukan hanya di Binuangeun yang butuh pabrik es, wilayah lain seperti Bayah juga butuh," tutupnya.

Untuk diketahui, Aktifis Banten selatan fokus menyoroti teknis proyek pembangunan di Binuangeun, seperti kualitas material dan kualitas pembangunan, dari beberapa papan informasi di lapangan, beberapa paket pengerjaan di Binuangeun diantaranya. Pembangunan Docking tahap 2, anggaran Rp 660 jutaan dengan pelaksana CV Permana Anugerah. 

Baca Juga

Soal Over Limit SKP di DKP Banten, ULP dan PPK Saling Lempar Tanggung Jawab

Pembangunan kios pelabuhan, anggaran Rp 922 jutaan dengan pelaksana CV Bulan Sabit. Revitalisasi jalan pelabuhan, anggaran Rp 340 jutaan dengan pelaksana CV Sintesa Narajaya, dan yang cukup fantastis, pembangunan pabrik es  anggaran Rp 4,8 miliar dengan pelaksana CV Golden Perkasa. Beberapa paket pengerjaan tersebut digelontorkan dari APBD Provinsi Banten TA 2022 melalui DKP Provinsi Banten.

Editor : Mahesa Apriandi