Pengusaha Pribumi Bongkar Kebobrokan E Katalog di Pemprov Banten

"Ini menjadi pertanyaan kami? Ada apa? Seolah-olah ada pengaturan paket, Kenapa paket kontruksi bangunan yang lain masih tidak boleh dilakukan tender? Serta adanya aturan daerah wajib membelanjakan APBD 40 persen khusus untuk produk lokal namun masih ditemukan penyedia dari luar daerah. Artinya beban pajak yang seharusnya kembali ke PAD kas daerah tidak maksimal," sambungnya.

Dalam penelusuran tim iNews Banten data jumlah yang tayang dari Pemprov Banten ada kurang lebih 1500 produk Barang/Jasa yang telah tayang dengan jumlah etalase produk mencapai 43. tapi dalam prosesnya dapat ditemukan hanya beberapa penyedia yang sama di beberapa OPD untuk mendapatkan paket sejenis. kalau merujuk Sisa Kemampuan Paket (SKP) terhadap beban pekerjaan serta kemampuan pelaksanaan dan personil ini patut dipertanyakan dan dapat diduga terjadi  monopoli usaha. 

Editor : Mahesa Apriandi