JAKARTA, iNewsBanten - Pemerintah lewat Kementerian BUMN diminta transparan dan independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI). Desakan ini disampaikan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Aksi Kawal BUMN (AKAL BUMN). Aspirasi ini disampaikan AKAL BUMN dalam aksi demontrasi ke Kementerian BUMN dan Kantor Pusat BSI di Jakarta, Senin (13/05/2024).
Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BSI dianggap berperan penting dalam proses seleksi pejabat yang akan menjalankan operasional bank plat merah tersebut. AKAL BUMN menyebut, sebagai badan usaha milik negara, BSI diwajibkan dan memilik tanggung jawab dalam sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, lewat penerimaan negara.
Atas dasar tanggung jawab tersebut, AKAL BUMN mendesak pemerintah transparan dan independen dalam menggelar proses rekrutmen calon pejabat BSI. Prosesnya harus kompetitif, tidak lagi mengutamakan konektivitas calon direksi dan komisaris ke pejabat pejabat negara, kata Kholid Safe’i koordinator aksi AKAL BUMN.
Editor : Mahesa Apriandi