Isu Surat Caretaker Karang Taruna Cilegon, Mantan Pengurus Tegaskan Tak Diatur Permensos‎

‎“SK PNKT dan SK pengukuhan wali kota tidak saling menegasikan karena memiliki dasar kewenangan yang berbeda,” tegasnya.

Baca Juga

Pemuda Maritim Banten dan Karang Taruna Kasemen Kota Serang Sambut Baik Pembangunan PSN di Banten

‎Lebih lanjut, Hasanuddin menyebutkan bahwa aturan mengenai caretaker lebih banyak diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT). Namun hingga kini, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terbaru terkait hal tersebut disebut belum tersosialisasi secara menyeluruh ke daerah.

‎“Aturan caretaker memang ada di PD/PRT, tetapi hasil Rakernas terbaru sampai hari ini belum pernah disosialisasikan ke daerah,” ungkap Hasanuddin.

‎Ia mengingatkan bahwa penetapan caretaker dari unsur PNKT berpotensi menimbulkan dinamika internal yang tidak diperlukan di tubuh organisasi Karang Taruna.

Editor : Mahesa Apriandi