LEBAK, iNewsBanten - Pemerintah Kecamatan Cibadak monitoring dan evaluasi atau monev terkait hasil sosialisasi pajak, baik pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak yang lainnya, dari hasil yang di sampaikan oleh inspektorat dan tindak lanjut surat dari Sekda Lebak. Jum'at, (05 Juli 2024).
Dede Jamaludin S.Pd., M.Pd Kasi Pemerintahan dan pertanahan Kecamatan Cibadak sekaligus koordinator tim monitoring mengatakan, "mulai dari tanggal 1 juli 2024 kami mulai monitoring ke desa-desa dan dari hasil Beberapa desa yang sudah di kunjungi ada kendala dari masyarakat terkait potongan pajak yang dulunya kecil sekarang naik karena mereka belum paham bahwa di tahun 2023 sampai tahun ini sudah ada kenaikan, artinya nilai jual objek pajak semakin tinggi maka jual beli tanah tersebut akan naik," ucap Dede kepada media.
"Maka perlu adanya sosialisasi dari Bapenda Lebak memberikan arahan sosialisasi terutama ke Kecamatan Cibadak karena masih ada beberapa desa yang masyarakatnya belum paham terkait kenaikan objek pajak ini," ungkapnya.
Adapun kenaikan pajak berbeda-beda tergantung letak wilayah desa masing masing, tapi hampir semua desa di Kecamatan Cibadak nilai objek pajak naik bahkan ada yang naik pajak sampai 100 persen.
"Kami juga menemukan temuan-temuan, diantaranya kurang sinkron antara data yang kami peroleh dari inspektorat maupun Bapenda dengan data di desa. Dari hasil temuan ini tentunya agar dapat mensinkronkan nya dan kami minta data laporan pajaknya yang sudah di print out sebagai bahan untuk konsultasi dengan inspektorat maupun Bapenda," ujar Dede.
Harapan Kecamatan Cibadak serta Pemerintah Kabupaten Lebak, bahwa pemasukan pajak terutama PBB bisa lebih baik, jangan sampai tahun 2023, berada di no urut empat terakhir dari 28 kecamatan dan mudah-mudahan, masuk 10 besar penyetoran pajak bumi dan bangunan yang terbaik
"Kami mentargetkan 100 persen atau paling tidak kami berharap persentasi ini ada perubahan dari tahun sebelumnya minimal masuk 70 persen," tutupnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
