3 Kadis Bermasalah Dapat Promosi Jabatan dari Pj. Walikota, SEMMI Tangerang: Bentuk Impunitas Negara

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang berisiko menerima aset tetap jalan irigasi dan jaringan dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan/kondisi sesungguhnya.

Kondisi ini disebabkan kelalaian Kepala Dinas PUPR selaku "pelaksana anggaran" tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

"Kondisi inilah yang tentunya menyebabkan kami turun ke jalan. Sebab menurut kami Pj. Wali Kota selama satu tahun bekerja hanya bisa menghasilkan keresahan pada masyarakat dan kerugian materil dan non materil terhadap Kota Tangerang," tandas Indri.

Editor : Mahesa Apriandi