Rebudin menekankan pentingnya melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah. Ia mengusulkan agar Inspektorat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilibatkan dalam audit tersebut. “Dengan audit yang transparan dan menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang memperburuk kondisi keuangan Cilegon. Saya yakin utang yang mencapai ratusan miliar akibat gagal bayar kepada pihak ketiga bisa sedikitnya berkurang jika langkah ini diambil,” ujar Rebudin.
Selain itu, Rebudin juga menyoroti pentingnya evaluasi birokrasi untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengelola sektor-sektor strategis memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai. “Pemilihan ASN harus selektif, terutama bagi mereka yang menduduki posisi-posisi penting seperti di BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Jabatan seperti Kepala Bidang Pajak Daerah harus diisi oleh orang-orang yang inovatif dan mampu merancang kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan sekadar mengandalkan cara-cara lama,” lanjut Rebudin.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
