Lebih lanjut, Wakil Menteri Hukum menegaskan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ia mengingatkan bahwa meskipun terdapat pembatasan belanja non-prioritas, seluruh jajaran tetap dituntut untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Selain itu, dalam apel ini juga disampaikan bahwa optimalisasi layanan pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi di sektor hukum. Edward Hiariej mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia menekankan bahwa kerja keras dan dedikasi dari setiap pegawai akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang lebih baik.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
