"Kami mendukung penuh langkah KPK. Namun kami juga meminta agar KPK mengusut dugaan penjualan murah saham PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan PT Krakatau Daya Listrik (KDL), serta penyerahan aset pabrik HSM 2 kepada Krakatau Posco yang terjadi saat Silmy Karim menjabat," ujar Alif dalam keterangannya, Selasa 9 Juni 2026.
Menurut Alif, penjualan saham PT KTI dan PT KDL kepada pihak swasta yang menghasilkan dana sekitar Rp3,25 triliun patut ditelusuri lebih lanjut. Ia menduga proses tersebut dilakukan melalui skema yang membuat nilai perusahaan menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya.
Selain itu, Alif juga menyoroti penyerahan aset pabrik Hot Strip Mill (HSM) 2 yang sebelumnya merupakan aset milik Krakatau Steel kepada perusahaan patungan PT Krakatau Posco.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
