Lebak iNewsBanten. Id– Peringatan Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya, agar tidak ada pihak yang mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program unggulan pusat. Namun, di tengah seruan tersebut, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan MBG dalam menjawab kebutuhan riil di daerah.
Program MBG sejak awal digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekaligus investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Kendati demikian, publik masih mencatat berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kesiapan infrastruktur dapur umum, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas makanan yang disajikan, hingga transparansi penggunaan anggaran yang bernilai fantastis.
Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lebak angkat bicara. Kepala Bidang Agitasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Lebak, Rojai, menegaskan bahwa program yang menelan anggaran negara dalam jumlah besar tidak boleh diposisikan sebagai kebijakan yang kebal kritik. Sebaliknya, program ini harus membuka diri terhadap pengawasan publik.
"Di Kabupaten Lebak, kita masih menghadapi tantangan berat seperti kemiskinan ekstrem, angka stunting, keterbatasan akses pendidikan, hingga minimnya layanan dasar. Justru karena menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar, MBG harus terbuka terhadap evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Rojai.
Rojai menambahkan, berbagai sorotan dari elemen masyarakat mengenai kualitas makanan, pola distribusi, hingga minimnya pelibatan pelaku usaha lokal merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam ekosistem demokrasi.Menurutnya, tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan evaluasi yang transparan, program MBG berisiko terjebak menjadi proyek seremonial yang besar secara anggaran namun sulit diukur dampaknya bagi penurunan stunting dan peningkatan prestasi belajar siswa.
Selain itu, GMNI Lebak juga menyoroti potensi ketergantungan pada skema bantuan yang bersifat konsumtif jika tidak diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Rantai pasok program ini seharusnya wajib melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Langkah ini penting agar perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penyedia skala besar atau pihak-pihak tertentu yang mendapat akses eksklusif terhadap proyek tersebut.
Oleh karena itu, peringatan dari Bupati Lebak seyogianya tidak sekadar diarahkan untuk menertibkan pihak yang dianggap mengganggu. Momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperkuat transparansi, membuka ruang dialog, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata.
Program yang baik bukanlah program yang antikritik, melainkan program yang mampu menjawab kegelisahan publik lewat kinerja yang terukur. Jika program MBG ini diniatkan sebagai investasi masa depan generasi bangsa, maka pengawasan dan kritik dari publik harus dipandang sebagai solusi perbaikan, bukan sebuah ancaman
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
