Ia mendorong agar pemilik kendaraan mewah dan perusahaan yang masih memiliki tunggakan segera melakukan pembayaran tanpa harus menunggu tindakan penagihan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Selain mendorong kesadaran wajib pajak, Dwi menilai penagihan harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap pemilik kendaraan tertentu, termasuk mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
Besarnya potensi tunggakan tersebut juga menjadi perhatian karena penerimaan pajak yang belum tertagih dapat memengaruhi optimalisasi pendapatan daerah. Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat diselesaikan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
