SERANG, iNewsBanten – Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2026 sebesar 73,08 yang melampaui target RPJMD sebesar 72,84 menyisakan sejumlah catatan. Pasalnya, penilaian terhadap kualitas infrastruktur belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Dwi Taruna, menilai capaian tersebut perlu dibaca secara lebih kritis. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka yang melampaui target perencanaan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata infrastruktur bagi masyarakat.
Menurut analisis Dwi, selisih capaian IKLI dengan target RPJMD yang hanya 0,24 poin belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa pelayanan infrastruktur Kota Serang telah optimal. Terlebih, hasil pengukuran menunjukkan nilai kualitas infrastruktur mencapai 74,83, sementara kepuasan masyarakat hanya sebesar 71,33. Senin 19 Oktober 2026.
Selisih 3,50 poin tersebut menjadi persoalan penting untuk dievaluasi. Infrastruktur yang dinilai memiliki kualitas baik belum tentu memberikan tingkat pelayanan yang memuaskan apabila masih ditemukan persoalan akses, pemeliharaan, fungsi fasilitas, maupun pemerataan pembangunan.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif. Kondisi jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, hingga pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perbedaan nilai IKLI antarkecamatan juga perlu mendapat perhatian. Kecamatan Serang mencatat nilai tertinggi sebesar 73,58, sedangkan Kecamatan Curug memperoleh nilai terendah sebesar 72,21. Perbedaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat persoalan pemerataan kualitas dan akses infrastruktur antarwilayah.
Selain itu, pengukuran yang melibatkan 600 responden dari enam kecamatan perlu diikuti keterbukaan hasil penilaian terhadap 18 indikator infrastruktur. Publik perlu mengetahui sektor mana yang memperoleh penilaian rendah, persoalan apa yang paling banyak dikeluhkan, serta langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjutinya.
Bagi pengamat kebijakan publik, hasil IKLI seharusnya menjadi instrumen evaluasi dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan berikutnya. Tanpa tindak lanjut yang terukur, survei berisiko hanya menjadi laporan capaian kinerja yang belum menjawab persoalan pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas pelayanan, pemerataan akses, pemeliharaan, keberfungsian fasilitas, serta kenyamanan masyarakat. Hasil IKLI tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertahankan kinerja sekaligus mengevaluasi aspek pelayanan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Capaian yang telah melampaui target RPJMD menjadi pijakan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang masih membutuhkan perhatian,” ujar Hari
Editor : Mahesa Apriandi
