Di tempat yang sama narasumber Guru Besar Bukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan Universitas Indonesia Prof Dr Aloysius Uwiyono mengatakan, Perppu tersebut untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 akan berakhir pada 2 tahun.
“Kalau 2 tahun tidak ada kemajuan mengenai materil pembentukan cipta kerja itu, maka akan tidak berlaku, kalau tidak berlaku ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan itu akan kembali ke ketentuan yang lama,”terangnya.
Narasumber dari perwakilan serikat buruh yakni Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, S.H menjelaskan untuk Perppu itu bisa dipahami karena pada dasarnya bagi pihaknya Omnibus Law itu sangat genting, faktanya bisa diberlakukan 2 tahun Upah Minimum Kerja (UMK) tidak naik, kemudian upah minimum sektoral hilang.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
