Abroh juga menilai Al Muktabar tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), pada akhirnya ini menimbulkan dampak ketidakjelasan dalam pelayanan yang diberikan.
"Maka dari itu, kami meminta hasil evaluasi Kemendagri dibeberkan kepada masyarakat Banten, karena ini akan menimbulkan kemunduran provinsi Banten dan menghambat pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Banten jika kepimpinan Almuktabar terus dipaksakan", tegasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait