Pemerintah pusat seharusnya lebih selektif dan tidak memukul rata bahwa semua wilayah harus moratorium. Karena itu merugikan wilayah-wilayah yang persyaratan dasar dan administratif sudah siap.
"Dan pemerintah sendiri pada akhirnya tidak konsisten soal moratorium. Pemekaran wilayah di Papua misal, dilakukan oleh pemerintah karena alasan-alasan yang secara sosiologis juga terjadi di beberapa wilayah lain meskipun dengan kadar yang berbeda. Artinya pemerintah juga butuh terhadap pemekaran wilayah," ucapnya.
Senada disampaikan Asep Sunandar atau yang akrab disapa Apih, Aktivis Lebak Selatan yang juga merupakan Ketua Ormas LMPI MAC Malingping. Dikatakannya, adanya rencana aksi tersebut sekaligus menjadi pemersatu berbagai elemen termasuk para aktivis dengan satu suara, yakni menuntut dicabutnya Moratorium DOB Cilangkahan.
"Ini sebuah momentum yang luar biasa, dimana kita bersatu untuk kepentingan bersama, dalam upaya mewujudkan harapan kita bersama yaitu terwujudnya Kabupaten Cilangkahan. Saya akan ikut serta dalam aksi ini, kita tunjukan dan buktikan kebersamaan dan kekompakan," ungkap Apih.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
