SERANG, iNewsBanten - DPRD Provinsi Banten setuju, Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke pemerintah kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditiadakan.
Hal tersebut dikarenakan, adanya potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Banten. Sebaliknya, potensi PAD kabupaten/kota meningkat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum mengatakan, adanya peningkatan nilai prosentase pada skema bagi hasil untuk jatah kabupaten/kota dari sektor pajak daerah yang pemungutannya menjadi wewenang Pemprov.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait