Anggota Komisi III DPRD Lebak, Medi Juanda, mengaku banyak menerima laporan warga yang mendadak kehilangan akses layanan kesehatan.
“Makanya kami dorong ada solusi cepat. Jangan sampai masyarakat yang masih miskin justru tidak terlindungi,” tegas Medi.
Ia meminta warga yang merasa masih masuk kategori miskin atau rentan miskin segera mengurus pendataan ulang melalui pemerintah desa.
“Kalau memang masuk desil 1 sampai 4, itu hak mereka. Harus didata ulang,” katanya.
Batas pengajuan reaktivasi diperkirakan berlangsung hingga Juli–Agustus 2026. DPRD menilai sosialisasi kebijakan ini perlu diperkuat, agar masyarakat tidak kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan data administratif.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
