Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari potensi kerugian yang dialami peserta didik selama proses seleksi berlangsung.
Ia juga meminta Dindikbud Banten membuka data jumlah laporan yang masuk dari masyarakat terkait kesalahan koordinat maupun administrasi lainnya. Transparansi tersebut dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana persoalan terjadi dan langkah apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menanganinya.
"Jangan sampai ada siswa yang kehilangan haknya untuk bersaing di jalur domisili hanya karena kesalahan data. Pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan kepada peserta didik yang terdampak. Jika ditemukan kelemahan sistem, maka harus segera dievaluasi sebelum tahapan berikutnya berlangsung," tegas Khaerul
Sementara itu, Sekretaris Dindikbud Banten Lukman Tamam menjelaskan bahwa sejumlah laporan yang diterima berkaitan dengan ketidaksesuaian titik koordinat rumah calon peserta didik yang diduga terjadi saat proses penginputan data pada tahap pra-SPMB.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
