"Di Kabupaten Lebak, kita masih menghadapi tantangan berat seperti kemiskinan ekstrem, angka stunting, keterbatasan akses pendidikan, hingga minimnya layanan dasar. Justru karena menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar, MBG harus terbuka terhadap evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Rojai.
Rojai menambahkan, berbagai sorotan dari elemen masyarakat mengenai kualitas makanan, pola distribusi, hingga minimnya pelibatan pelaku usaha lokal merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam ekosistem demokrasi.Menurutnya, tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan evaluasi yang transparan, program MBG berisiko terjebak menjadi proyek seremonial yang besar secara anggaran namun sulit diukur dampaknya bagi penurunan stunting dan peningkatan prestasi belajar siswa.
Selain itu, GMNI Lebak juga menyoroti potensi ketergantungan pada skema bantuan yang bersifat konsumtif jika tidak diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Rantai pasok program ini seharusnya wajib melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Langkah ini penting agar perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penyedia skala besar atau pihak-pihak tertentu yang mendapat akses eksklusif terhadap proyek tersebut.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
