TANGSEL, iNews Banten.id– Warga terdampak rencana pembangunan gedung SMP Negeri 25 Tangerang Selatan (Tangsel) belum dapat bertatap muka langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang selatan Pertemuan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) tersebut akhirnya diundur.
Sebelumnya, warga telah mempersiapkan agenda pertemuan dan memberikan ruang kepada Pemkot Tangsel untuk hadir berdialog langsung mengenai berbagai persoalan yang muncul terkait rencana pembangunan SMPN 25, Meski agenda tersebut tidak jadi dilaksanakan sesuai jadwal, warga menyebut pertemuan bukan dibatalkan secara permanen. Hingga Minggu (30/8/2026)
Warga masih menunggu kepastian waktu untuk pelaksanaan dialog tersebut Pertemuan antara masyarakat di kawasan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, dengan Pemkot Tangsel sebelumnya diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan rencana pembangunan sekolah tersebut.
Salah seorang warga terdampak pembangunan SMPN 25, Edy Dwi Daryono, mengatakan pihaknya berharap pertemuan dapat segera dijadwalkan kembali.
Diundur, dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau kami ingin pertemuan di hari Sabtu depan,” ujar Edy saat dikonfirmasi iNews Banten. id
Warga sebelumnya berharap pemerintah daerah dapat hadir langsung dan berdialog dengan masyarakat. Menurut mereka, pembahasan mengenai pembangunan SMPN 25 tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian lokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Masyarakat juga ingin memperoleh penjelasan mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kehidupan warga yang berada di sekitar lokasi proyek.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian masyarakat meliputi desain dan posisi bangunan, akses keluar-masuk sekolah, kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, lingkungan, ruang parkir, hingga kenyamanan kawasan permukiman.
Hendy, warga lainnya, sebelumnya meminta Pemkot Tangsel membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat terdampak.
“Kami berharap Pemkot Tangsel jangan hanya menyampaikan bahwa secara tata ruang lokasinya sesuai. Silakan datang dan temui warga, dengarkan apa yang menjadi kekhawatiran dan keberatan masyarakat,” kata Hendy.
Menurut Hendy, warga memahami kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, ia menilai pembangunan fasilitas publik tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi pembangunan.
“Kalau memang ini untuk kepentingan publik, mari kita bicarakan secara terbuka. Jangan sampai pembangunan sekolah justru menimbulkan persoalan baru karena komunikasi dengan warga tidak berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan SMPN 25 sebenarnya telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait.
“Sebetulnya pembahasan sudah dilakukan, hanya terjadi dinamika,” kata Bambang.
Menurut Bambang, Pemkot Tangsel tetap membuka kemungkinan untuk kembali menggelar pertemuan bersama masyarakat. Apabila waktu pertemuan telah disepakati, pemerintah memastikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan ikut hadir.
Empat OPD yang rencananya terlibat dalam pertemuan tersebut yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta).
“Jika sudah disepakati akan ada pertemuan, tentunya akan dihadiri perwakilan dari dinas-dinas tersebut. Semoga bisa disepakati rencana ini demi kemajuan pendidikan di Tangsel,” ujarnya.
Pemkot Tangsel berharap dialog yang akan dilakukan bersama masyarakat dapat menghasilkan kesepakatan bersama,
Dengan demikian, rencana pembangunan SMPN 25 dapat tetap berjalan untuk mendukung kepentingan dan kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
