Pasalnya, berdasarkan keterangan Bapenda Banten, sebagian kendaraan yang tercatat menunggak ternyata sudah dijual, tetapi perubahan kepemilikannya belum dilaporkan kepada Samsat.
"Jangan sampai pemerintah terlalu cepat menyebut perusahaan tidak patuh, sementara persoalan akurasi data kepemilikan kendaraan belum diselesaikan. Bapenda juga harus berani mengevaluasi sistem administrasinya sendiri," kata Dwi Taruna.
Ia juga menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, yang menyebut 37 perusahaan tidak hadir dalam pemanggilan pemerintah sebagai bentuk pembangkangan.
Menurut Dwi Taruna, pemerintah perlu membedakan perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban pajak dengan perusahaan yang menghadapi persoalan administrasi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
