"Jangan semua perusahaan yang tidak hadir langsung dicap membangkang. Pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu dasar pemanggilan dan kewajiban hukumnya. Ketidakhadiran dalam undangan koordinasi tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum," tegas Dwi Taruna.
Lebih lanjut, Dwi Taruna mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan Bapenda Banten apabila tunggakan baru menjadi perhatian setelah terakumulasi hingga miliaran rupiah.
"Kalau pemerintah baru bergerak setelah tunggakan mencapai miliaran rupiah, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam sistem pengawasan. Jangan sampai penagihan pajak hanya ramai ketika sudah menjadi pemberitaan," ungkap Dwi Taruna.
Dwi Taruna juga mengkritisi rencana Pemprov Banten membentuk tim gabungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendatangi perusahaan yang belum memenuhi panggilan.
Menurutnya, pembentukan tim gabungan harus disertai kejelasan kewenangan, target penagihan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terukur.
"Jangan setiap ada persoalan jawabannya membentuk tim baru. Pertanyaannya, selama ini perangkat pengawasan yang sudah ada bekerja atau tidak? Kalau memang sudah ada, mengapa tunggakan masih menumpuk?" ujar Dwi Taruna.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
