Ia menegaskan, Pemprov Banten semestinya lebih mengutamakan pembenahan sistem pendataan, pengawasan, serta pelayanan perpajakan daripada hanya menonjolkan tindakan penagihan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang dipanggil, melainkan dari realisasi penerimaan pajak dan keberhasilan mencegah tunggakan berulang.
"Ukuran keberhasilan Bapenda bukan berapa perusahaan yang dipanggil atau didatangi. Tetapi berapa tunggakan yang berhasil diselesaikan, berapa pendapatan yang masuk ke kas daerah, dan bagaimana sistem pengawasan diperbaiki," kata Dwi Taruna.
Dwi Taruna mendorong Pemerintah Provinsi Banten membuka data perkembangan penagihan secara transparan, termasuk jumlah perusahaan yang sudah melunasi kewajiban serta langkah administratif yang dilakukan terhadap tunggakan yang belum terselesaikan.
Ia menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak tetap harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah juga wajib memastikan tata kelola pajak berjalan profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
"Perusahaan wajib membayar pajak, itu tidak bisa ditawar. Tetapi pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kualitas pengawasan. Jangan hanya menyalahkan wajib pajak ketika sistem pendataan dan penagihan sendiri masih perlu dibenahi," pungkas Dwi Taruna.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
