Mengejutkan! Tokoh Muda Cilegon Minta KPK Usut Dugaan Skandal Korupsi Ini

Baca Juga

Pulihkan PT KS Didukung Penuh Kadin Cilegon, Cak Moel: Kalau Industri Hidup Cilegon Juga Gerak

Ia mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat Krakatau Posco merupakan perusahaan joint venture (JV) antara Krakatau Steel dan Posco Korea, bukan anak perusahaan langsung dari Krakatau Steel.

"Yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi Krakatau Steel atau justru merugikan perusahaan negara," katanya.

Alif juga menyoroti posisi Silmy Karim saat itu yang merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Krakatau Steel sekaligus Komisaris di Krakatau Posco. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Lebih lanjut, Alif menilai dampak sejumlah kebijakan korporasi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berkaitan dengan kondisi keuangan Krakatau Steel dan keberlangsungan aset-aset strategis milik negara.

Ia juga menyinggung gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pernah terjadi di lingkungan Krakatau Steel dan perusahaan afiliasinya. Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh beban tenaga kerja, tetapi juga harus dilihat dari sisi tata kelola dan kebijakan korporasi yang diambil selama bertahun-tahun.

"Kami berharap KPK dapat mengungkap secara terang seluruh dugaan persoalan yang terjadi saat Silmy Karim memimpin Krakatau Steel, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif," ujarnya.

Alif menegaskan pihaknya mengapresiasi langkah cepat KPK dalam menangani perkara yang saat ini menjerat Silmy Karim. Namun ia berharap pengusutan tidak berhenti pada satu perkara saja apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset maupun kebijakan strategis BUMN tersebut.

Editor : Mahesa Apriandi