Pakar Desak KPK Telusuri Aliran Dana dan Harta Pejabat dalam Kasus Upah Pungut Bogor

‎Yenti Soroti Kenaikan Harta dalam LHKPN

‎

‎Yenti juga menilai KPK perlu memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti kenaikan harta kekayaan pejabat yang dinilai tidak wajar atau tidak sebanding dengan profil penghasilannya.

‎

‎“Berkaitan dengan dugaan peningkatan yang fantastis terkait harta kekayaan pejabat, seharusnya KPK punya mekanisme. Untuk apa wajib lapor LHKPN kalau kemudian ada bukti bahwa hartanya meningkat tajam,” ujarnya.

‎

‎Dia menilai LHKPN semestinya tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi perubahan kekayaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

‎

Editor: Mahesa Apriandi