Dalam aksi solidaritas dan refleksi reformasi ini, sejumlah elemen mahasiswa menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Aditya, aksi hari ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap negara yang masih jauh dari tugas konstitusinya mensejahterakan rakyat.
Tampak poster seruan Aksi Solidaritas dan Refleksi Reformasi, Rabu (21/5) 2025. | Foto: Istimewa.
Ada beberapa poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi tersebut, yakni waspada kembalinya UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
Aditya meyakini jika itu sampai terjadi maka keadaan demokrasi kita akan mati, sekaligus kedaulatan rakyat tidak ada gunanya lagi.
Selain itu tuntutan lainnya yaitu menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat, yang dinilai tidak hanya menghamburkan uang negara.
"Iya hentikan MBG dan juga Sekolah Rakyat, ini akan menjadi persoalan yang laten. Sebab, sudah banyak di daerah-daerah yang menolak proyek MBG. Apalagi dengan (program) Sekolah Rakyat yang kami menilai sangat tidak efektif dalam pemerataan pendidikan," tambah Aditya yang juga tergabung pada organisasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Tangerang.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
