“Kalau DPRD tetap mengesahkan Raperda ini tanpa audit publik, kami anggap legislatif juga turut membiarkan uang rakyat dikelola tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Mawaldi menyebut pihaknya tengah menyiapkan aksi massa dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dan reformasi kelembagaan Bank Banten. Ia juga membuka peluang membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Editor : Mahesa Apriandi
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
