PII Banten meminta Pemerintah Kota Cilegon dan Dinas Pendidikan agar segera membenahi kanal informasi SPMB, dengan penekanan pada jalur afirmasi dan tahapan verifikasi DTKS yang selama ini dinilai masih belum tersampaikan secara utuh.
Selain itu, sekolah-sekolah juga diminta untuk lebih proaktif melakukan sosialisasi, tidak hanya mengandalkan pengumuman tertulis yang kurang efektif menjangkau warga. PII juga mengajak organisasi masyarakat dan pemuda untuk turut serta mengawasi proses ini agar tidak melanggengkan ketidaksetaraan melalui mekanisme yang tidak transparan.
“Sekolah negeri adalah hak semua anak bangsa, termasuk mereka yang tidak punya akses informasi yang memadai,” lanjut Adi.
PII Banten menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang pada tahun mendatang, dan tidak ada lagi siswa di Kota Cilegon yang terhambat masuk sekolah karena terbentur persoalan informasi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
