BRANTAS menyoroti anggaran Rp 295 juta yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan penyusunan masterplan di kota industri sebesar Cilegon.
“Bahkan lebih aneh lagi, HPS justru lebih tinggi dari pagu. Ini menimbulkan dugaan ada permainan sejak awal penyusunan anggaran. Jika dari awal sudah janggal, bagaimana masyarakat bisa percaya?” kritik Yana.
Selain itu, durasi penyusunan 90 hari dianggap tidak masuk akal.
“Untuk sebuah dokumen strategis, butuh kajian data lapangan, survei, dan konsultasi publik. Tiga bulan hanya cukup untuk menyusun laporan ala kadarnya. Kami menduga produk akhirnya hanya berupa tumpukan kertas yang tidak bisa dipakai sebagai dasar pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Limbah Industri Diabaikan
Menurut BRANTAS, kelemahan paling fatal adalah tidak adanya integrasi dengan pengelolaan limbah industri.
“Cilegon dikenal sebagai kota industri baja, kimia, dan energi. Limbah cair paling besar justru dari pabrik, bukan dari rumah warga. Kalau SPALD ini hanya bicara limbah domestik, itu artinya Pemkot menutup mata terhadap masalah utama,” kata Yana.
Yana juga menyesalkan tidak adanya ruang partisipasi publik dalam penyusunan rencana induk tersebut.
“Seharusnya masyarakat dilibatkan. Kalau ini hanya dikerjakan konsultan dan birokrat, maka yang dihasilkan pasti jauh dari kebutuhan warga. Kami melihat ini hanya proyek berbasis dokumen, bukan solusi,” tambahnya.
Sebagai penutup, Yana menegaskan bahwa BRANTAS tidak akan tinggal diam.
“Kami akan mengawal proyek ini, bahkan bila perlu melakukan audit sosial. Jangan sampai uang rakyat ratusan juta hanya dihabiskan untuk laporan yang masuk laci, sementara limbah di lapangan tetap mencemari lingkungan dan merusak kesehatan warga,” tegas Yana.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
