“Kalau memang ada kenaikan atau kejanggalan anggaran, BPK pasti mengetahuinya. Setiap kegiatan sudah dibahas dengan DPRD dan disahkan dalam APBD,” ujar Eko, Senin (13/10/2025).
Eko menambahkan bahwa anggaran yang tercantum di APBD merupakan hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Jika di kemudian hari ada perubahan atau tambahan anggaran, pembahasannya juga harus melalui DPRD dan akan disahkan kembali melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD-P).
“Apabila ada anggaran besar, belum tentu menandakan adanya kerugian negara. Karena seluruh proses dilakukan secara bersama antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). Jadi, permasalahannya di mana?” katanya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
