Menurutnya, seluruh laporan hasil audit BPK akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan diserahkan kepada DPRD serta kepala daerah. Proses tersebut menjadi bentuk transparansi agar publik dapat memahami struktur dan penggunaan APBD secara lebih utuh.
Lebih lanjut, Eko mengingatkan bahwa dalam menilai anggaran, masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat besaran nilai belanja, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
“Penyusunan APBD selalu dibuat bersama antara pemerintah dan DPRD. Jadi sebaiknya lihat hasil kegiatan itu, apakah bermanfaat. Membaca rincian APBD harus komprehensif — jangan hanya dilihat dari besarannya, tapi dari asas kemanfaatannya,” ujarnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
