Sementara untuk program keluarga harapan (PKH) rata-rata 87.820.000 (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga)bulan jadi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang 2022 total ada 11 tahapan yg sudah terealisasi yaitu kurang lebih Rp. 966.020.000 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) diduga kuat bansos PKH ini hanya direalisasikan sekitar 20% per tahapnya.
" Adapun modus oknum-oknum tersebut dengan cara melakukan penggelap KKS dan buku tabungan semenja adanya program sosial tersebut, jadi ini baru analisa dugaan kerugian negara selama 3 (tiga) tahun anggaran belum termasuk tahun 2018 dan 2019. Ungkap Musa yang juga anggota komisi III DPRD Lebak," tambahnya.
Legislator kelahiran 1983 yang juga mantan aktivis Provinsi Banten ini kembali mendesah aparat penegak hukum yang dalam hali ini unit tilikor Polres Lebak untuk gerak cepat melakukan penyelidikan sehingga kasus ini naik seratus menjadi penyidikan secara profesional, obyektif, transparan dan akuntabel dengan menetapkan para tersangka dan dijerat oleh UU No 13 Th 2011 tentang penanganan fakir miskin.
" Kasus penggelapan bansos PKH dan BPNT di desa Citorek Timur diduga dilakukan secara masiv dan bukan oleh satu orang paling tidak agen e-Warung, Pendamping bansos dan pegawai desa yang diduga turut terlibat, dugaan Kerugian Rp. 3,4 M tersebut belum termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) COVID-19 dan BLT BBM serta BLT DD," ungkap Musa.
Terkait dugaan Penggelapan program bansos tersebut akan terus dikawal hingga ke pusat dan sudah menyiapkan empat orang advokat secara geratis untuk mendampingi para korban.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
